Istana akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait polemik yang muncul setelah penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian di sejumlah lokasi berbarengan dengan pengamanan kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Andriansyah oleh personel TNI.
Pemerintah menegaskan seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menghindari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Menurutnya, setiap proses hukum yang dilakukan harus dihormati tanpa dibumbui asumsi maupun penilaian yang belum memiliki dasar yang jelas.
“Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).
Pernyataan dari Istana tersebut muncul setelah publik menyoroti dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan, yakni penggeledahan oleh Polisi di sejumlah lokasi dan pengamanan rumah Jampidsus oleh aparat TNI. Kedua kejadian tersebut memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik mengenai kemungkinan adanya keterkaitan di antara keduanya.
Penggeledahan sendiri dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri pada Rabu (8/7/2026). Dalam operasi tersebut, penyidik melakukan penggeledahan di 12 lokasi berbeda sebagai bagian dari proses penyidikan kasus dugaan Korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta dugaan suap.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan dua laporan polisi yang saat ini sedang ditangani penyidik.
Menurut Victor, penyidikan berkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2020 hingga 2025. Kedua perkara tersebut sebelumnya diketahui berada dalam lingkup penanganan Jampidsus Febrie Andriansyah di Kejaksaan Agung.
Selain itu, Polisi juga mendalami dugaan tindak pidana dalam proses penyelesaian pembayaran antara PT CBS kepada PT KNI yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan tambahan guna menentukan langkah hukum berikutnya.
Di tengah proses tersebut, perhatian publik turut tertuju pada kediaman Jampidsus Febrie Andriansyah yang terlihat dijaga ketat oleh personel TNI. Kehadiran aparat militer di sekitar rumah pejabat Kejaksaan Agung itu memunculkan pertanyaan mengenai alasan pengamanan yang dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, Markas Besar TNI menjelaskan bahwa pengamanan terhadap Jampidsus dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari institusi Kejaksaan Agung, bukan atas inisiatif TNI sendiri.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa pelaksanaan pengamanan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kebutuhan pengamanan pejabat yang dianggap memerlukan perlindungan khusus dalam menjalankan tugas negara.
“Terkait pengamanan Jampidsus, benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan,” kata Muhammad Nas pada Kamis (9/7/2026).
Meski demikian, berbarengannya penggeledahan oleh Polisi dan pengamanan oleh TNI memunculkan berbagai interpretasi di masyarakat. Sebagian pihak mencoba menghubungkan kedua peristiwa tersebut dengan penanganan sejumlah perkara Korupsi bernilai besar yang tengah menjadi perhatian publik.
Istana memilih untuk tidak masuk ke dalam spekulasi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penegakan hukum serta pemberantasan Korupsi di Indonesia.
Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahan memiliki komitmen kuat untuk memperkuat upaya pemberantasan Korupsi yang selama ini menjadi salah satu tantangan terbesar bangsa.
Ia menyebut kepala negara berulang kali mengingatkan seluruh aparatur pemerintahan untuk melakukan pembenahan internal dan meningkatkan integritas sebelum aparat penegak hukum mengambil tindakan.
“Apapun tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh patah semangat. Kita harus terus memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas, dan membangun pemerintahan yang bersih,” kata Prasetyo.
Selain mendukung proses hukum, Istana juga menilai stabilitas nasional dan kondusivitas politik harus tetap dijaga di tengah berkembangnya berbagai informasi mengenai kasus tersebut. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mengedepankan sikap bijak dan menunggu hasil penyidikan resmi dari aparat penegak hukum.
Menurut Prasetyo, suasana yang aman, persatuan nasional, serta kepercayaan antar-lembaga negara menjadi modal penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan bagi masyarakat luas.
