Presiden Prancis Emmanuel Macron membeberkan fokus pembahasannya saat bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam jamuan makan malam resmi di Istana Élysée, Paris, Jumat (23/1) malam waktu setempat.
Pertemuan tersebut menegaskan penguatan kemitraan strategis Indonesia–Prancis sekaligus memperlihatkan perbedaan sikap kedua negara dalam menyikapi sejumlah isu global, khususnya terkait konflik Gaza.
Presiden Prabowo tiba di Paris pada Jumat siang setelah sebelumnya menyampaikan pidato khusus dalam Annual Meeting World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1).
Lawatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung global, termasuk pada isu ekonomi, geopolitik, dan perdamaian dunia.
Di Istana Élysée, Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Macron untuk menghadiri jamuan makan malam kenegaraan. Pertemuan itu menambah daftar pertemuan tingkat tinggi antara kedua pemimpin.
Sebelumnya, Prabowo juga pernah dijamu Presiden Macron pada 2025, serta pada Juli 2024 ketika Prabowo masih berstatus presiden terpilih.
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan pemerintah Prancis dan dikutip di Jakarta, Sabtu, Presiden Macron menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut. “Senang menyambut hari ini di Paris Presiden Indonesia, Prabowo Subianto,” ujar Macron dalam pernyataan resminya.
Macron menegaskan bahwa pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis.
“Bersama-sama, kami semakin memperkuat kemitraan strategis yang menghubungkan Indonesia dan Prancis di berbagai bidang, serta keselarasan pandangan kami mengenai isu-isu global dan internasional yang Prancis bertekad untuk dorong dalam kerangka kepresidenannya di G7,” kata Macron dikutip Mashable Indonesia dari Antara.
Meski menyinggung adanya keselarasan pandangan, Macron tidak merinci secara spesifik isu global dan internasional yang dimaksud.
Hal ini menjadi sorotan, mengingat pada saat yang sama muncul perbedaan sikap antara Indonesia dan Prancis terkait pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.
Indonesia secara resmi tercatat sebagai salah satu negara yang bergabung dan menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian tersebut. Penandatanganan dilakukan di sela-sela rangkaian WEF Davos, Kamis.
Pemerintah Indonesia memandang forum tersebut sebagai salah satu upaya internasional untuk mendorong stabilitas dan perdamaian di Gaza di tengah konflik berkepanjangan.
Berbeda dengan Indonesia, Presiden Macron secara terbuka menyatakan Prancis menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
Pemerintah Prancis menilai mekanisme tersebut berada di luar kerangka kerja internasional yang selama ini disepakati, khususnya yang melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam siaran resmi pemerintah Prancis, disebutkan bahwa Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Trump menimbulkan sejumlah pertanyaan serius.
Prancis menyatakan masih menaruh kepercayaan pada PBB sebagai lembaga internasional yang sah untuk menjalankan fungsi pemulihan stabilitas dan menjaga perdamaian di Gaza, Palestina.
Pemerintah Prancis juga menilai pembentukan Dewan Perdamaian tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip multilateral yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB.
Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai posisi dan peran PBB dalam proses pemulihan Gaza, baik selama masa gencatan senjata maupun pada fase pascaperang.
Walaupun terdapat perbedaan pandangan dalam isu Gaza, pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Macron tetap mencerminkan eratnya hubungan diplomatik kedua negara.
Indonesia dan Prancis selama ini menjalin kerja sama strategis di berbagai bidang, mulai dari pertahanan, ekonomi, energi, pendidikan, hingga budaya.
Jamuan makan malam di Istana Élysée tersebut sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra penting Prancis di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.
Bagi Indonesia, pertemuan dengan Presiden Macron menjadi momentum untuk memperluas jejaring diplomasi serta menyuarakan posisi nasional dalam isu-isu global, termasuk perdamaian dan stabilitas internasional.
